BTS Abrakadabra!

Oleh Supendi


SimsalabimaAbrakadabra...seketika berdirilah 53 tower atau menara base transmitter service (BTS) Mikrosel PT Tower Bersama Grup (TBG) di Bandarlampung. Hebat bukan? Tanpa melalui mekanisme ini-itu dan lewat sana-sini tower itu berdiri di berbagai lokasi dan kini menuai kontroversi.

Benarkah berdiri begitu saja? Tentu saja tidak. Tapi yang menarik, berbagai lembaga/dinas terkait dibawah Pemerintah Kota Bandarlampung yang semestinya mengetahui dengan pasti mengenai seluk beluk tower itu saling lempar tanggung jawab. Parahnya lagi, bahkan hingga saling tuding—lempar batu sembunyi tangan.

Bupati ke BE-1

Oleh Abdullah Al Mas’ud


BUKAN rahasia lagi, sejak era reformasi, jabatan bupati dijadikan batu loncatan untuk menuju kursi kepemimpinan Lampung 1. Mengingat hal itulah, bisa dimengerti ketika ada yang mengatakan bahwa Pilkada 2017 merupakan pilkada serasa pilgub.

Diakui atau tidak, kecenderungan itu pulalah yang tampak di tengah persaingan para kandidat Cabup-Cawabup yang sedang marak hari-hari ini. Maklum, dalam banyak hal daerah dengan segala kompleksitasnya merupakan barometer provinsi.

Reklamasi

Oleh Abdullah Al Mas’ud


DI tengah polemik reklamasi pantai Teluk Lampung, tiba-tiba mencuat kasus Heran HN yang dipanggil Kejaksaan Agung. Situasi semakin kusut. Sambil mengurai kekusutan itu, banyak pihak mengusulkan agar reklamasi dibatalkan.

Namun, Herman HN, tetap ngotot jika reklamasi itu tak bermasalah. Menurut Walikota Bandarlampung itu, pihaknya tidak mungkin membatalkan reklamasi karena izin yang dikeluarkan berpayung hokum dan Pemkot mendapat 20 persen.

Bukan Ulah Gravitasi

Oleh Riko Firmansyah


LUMRAH bila terperosok berusaha menggapai apa pun untuk menahan daya tarik gravitasi bumi. Prilaku itu muncul otomatis, disadari atau tidak. Berlaku bagi siapa pun, tak memandang sosok yang cekatan atau angong.

Hal itu terjadi pada Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Bumi Waras Arief Yulizar. “Harusnya PLN juga disalahkan dong. Kenapa tidak memberikan pengumuman akan adanya pemadaman bergilir,” kelitnya.

Lindungi Bahasa Daerah

Oleh Abdullah Al Mas’ud


OKTOBER adalah bulan bahasa dan sastra. Menilik dari Oktober ini, ada baiknya kita memberikan masukan kepada pemerintah tentang pentingnya bahasa daerah. Bahkan sudah kewajiban kita untuk melindungi bahasa daerah dari kepunahan.

Di Indonesia ada ratusan bahasa daerah, jumlahnya sekira 442 bahasa daerah. Kebayang dong kalau kita ngomong dengan orang lain menggunakan bahasa daerah masing-masing…Pasti ribet.  Belum lagi bermunculan berbagai varian bahasa Indonesia lain seperti bahasa prokem, bahasa gaul hingga yang sekarang tren: vickisisasi. Jika bahasa daerah tak dijaga tentu akan punah.

Rakyat Sengsara

Oleh Abdullah Al Mas’ud


KINI, kian banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyengsarakan masyarakat. Begitu juga aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemda yang tidak membuat kemakmuran atau kesejahteraan rakyat kecil.

Lebih-lebih lagi kebijakan di bidang perdagangan termasuk ekspor-impor banyak tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang tidak peduli pada kepentingan rakyat kecil.

Berantas Pungli

Oleh Abdullah Al Mas'ud


PRESIDEN Jokowi berikrar akan membrantas pungli di seluruh Tanah Air.  Gubernur Lampung pun ikut menyerukan dengan membentuk satgas pungli. Bagaimana memberantasnya?

Pungli dipopulerkan oleh Laksamana Soedomo pada 1977. Pak Domo punya cara sendiri untuk membrantas pungli tersebut, yakni dengan berkeliling dari kantor ke kantor untuk  memantau praktik pungli. Upayanya relatif berhasil.

Sukses atau tidaknya pemberantasan pungli tergantung dari dinas dan pemerintah daerah, mau melakukan penertiban atau tidak. Untuk melakukan penertiban, tentu harus bersih dulu diri sendiri. Seperto di tubuh kepolisian yang sukses menggulung pungli bagi anggotanya.

Tiga hari lalu, Propam Polresta menangkap tangan Abdur Rohim ketika menerima uang Rp20 juta dari sebuah perusahaan angkutan lantaran pinjam pakai kendaraaan.

Kemudian, di Jakarta dua hari lalu, Propam Mabes Polri berhasil menggulung 101 polisi yang terlibat pungli. Bahkan mereka terancam dipecat dengan tidak hormat.

Mengingat pungli merupakan persoalan mental, soal disiplin yang tak mudah diatasi, praktik menyimpang demi kepentingan pribadi ini masih saja berlangsung hingga kini. Keseriusan menggulung pungli di kepolisian patut ditiru oleh instansi lain di pemerintahan.

Lemahnya integritas aparat pelayan masyarakat kita tengarai sebagai penyebab praktik pungli, selain lemahnya pengawasan internal. Kita berharap, pemberantasan praktik pungli tidak sekadar terapi kejut. Perlu langkah terobosan secara berkelanjutan. Untuk memberantas praktik pungli, aparat pelayan masyarakat di semua institusi harus wajib memiliki integritas.

Untuk mendapatkan aparat pemerintah di semua tingkatan yang berintegritas, sistem perekrutannya harus ketat.  Itu yang pertama. Yang kedua, secara internal masing-masing instansi harus ketat melakukan pengawasan.  []


~ Fajar Sumatera, Selasa, 18 Oktober 2016

Setop Tipu-tipu

Oleh Supendi


SEPEKAN ini berita soal perang terhadap pungli atau pungutan liar banyak menghiasi halaman media. Yang paling menohok soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh gabungan antara Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terhadap Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan di ruang Unit Pelayanan Satu Atap Terpadu Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub ini menemukan praktik pungli yang diduga untuk memuluskan sejumlah proses perizinan terkait seaferer identity document (SID).

Masyarakat Sakit

Oleh Abdullah Al Mas’ud


MASYARAKAT di Lampung banyak yang sakit, begitu kata banyak orang. Bagaimana tidak? Lihat, penyimpangan di mana-mana. Sebagai bukti pengadilan dipenuhi dengan berbagai kasus pejabat yang korupsi.

Kasus lain banyak. Sebut, misalnya, isu bertebaran di mana-mana dan lebih dipercayai daripada fakta nyata. Kebohongan mendapat tempat di mana-mana daripada kejujuran. Fatwa orang bodoh lebih didengar daripada fatwa orang alim. Orang tidak paham agama menjadi penceramah, sedangkan orang yang alim dipaksa menjadi pendengar.

Ke Jalan Yang Benar

Oleh Abdullah Al Mas’ud


BANYAK yang mengungkapkan kalau politisi seperti belut.  Entah apa dasarnya mere punya peniaian seperti itu.  Jangan dipikirin, sebaiknya kita berkaca pada definisi yang benar, politisi adalah manusia yang berkarakter, punya idealisme, bermoral dan memiliki daya juang cita-cita luhur.

Namun, politis hal seperti itu banyak dimiliki oleh Pemimpin atau Politisi di zaman pergerakan atau perjuangan seperti:Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Sultan Syahrir, K.H. Dahlan, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Jika disebutkan sangat panjang. Lebih-lebih tokoh-tokoh Lokal yang berjuang melawan keangkaramurkaan penjajah.

Singkong Membawa Hikmah

Oleh Supendi


ADA istilah bijak bilang, setiap masalah pastilah memiliki hikmah. Kita sebagai makhluk Tuhan haruslah siap menghadapi berbagai ujian (semoga) bukan hukuman dan mengambil pembelajaran berharga. Tak jarang ujian semakin membuat kita kuat, namun permulaan dari semua itu adalah kita didorong untuk lebih kuat dalam berpikir dan bertindak agar terbebas dari belenggu masalah.

Masalah anjloknya harga singkong di Lampung yang sempat menjadi trending buah bibir di kalangan masyarakat Lampung bahkan nasional ini, juga bisa disebut sebagai ujian. Terlepas dari kegusaran para petani, kondisi ini tentu mengajarkan petani untuk semakin tabah dan “dipaksa” untuk berpikir bagaimana menyiasati agar bencana eh ujian ini tak lagi berulang.

Evaluasi Total

Oleh Rusidi


RENTETAN hujatan dan caci maki harus diterima para pengurus KONI Lampung terkait kegagalan kontingen Lampung menembus 10 besar di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat yang berakhir empat hari lalu. Apapun yang disampaikan masyarakat Lampung terkait prestasi dan hasil di PON XIX 2016, sangatlah wajar dan sah-sah saja apa adanya termasuk plus minusnya.

Pencapaian di PON XIX 2016 Jawa Barat bukanlah akhir dari segalanya. Apapun hasil yang dicapai, tentu konsekwensi harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus KONI kepada masyarakat Lampung secara umum. Karena biaya yang dikeluarkan untuk pembinaan dan persiapan mengikuti even olahraga terbesar di tanah air yang dilaksanakan empat tahun tersebut bersumber dari dana masyarakat (uang rakyat).

Pengurus KONI

Oleh Abdullah Al Mas’ud


PEKAN Olahraga Nasional (PON) XIX Bandung Jawa Barat baru saja usai. Lampung berada di posisi terburuk sepanjang sejarah, yakni di posisi ke-15.
Seluruh atlet telah berjuang secara maksimal dalam pertarungan nasional paling bergengsi, tapi semuanya tak ditopang dengan pemikiran para pengurus. Mereka bertarung seperti biasa.

Selama PON XIX Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada 16-29 September 2016, banyak pengurus yang tidak full mendampingi atlet, selebihnya jalan-jalan dan pulang ke Lampung setelah pembukaan. Mereka seakan tak bertanggungjawab terhadap para atlet.